Tapi pemerintah menggratiskan biaya sekolah sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negri. Siswa SMA tidak memiliki kewajiban mengikuti prakerin. Melalui prakerin ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk siswa agar semakin siap dalam menghadapi dunia kerja. Kalau gak bayar pajak, apa kata dunia? Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). Bukti menunjukkan bahwa tingkat perkembangan dan kemajuan suatu bangsa atau masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kemajuan pendidikan bangsa dan masyarakat itu sendiri. Judul kasus diatas bener-bener kontroversial, kita bisa bertanya kepada diri sendiri apakah kita sudah menaati peraturan lalu lintas yang ada? Apakah kita sudah punya SIM? Coba perhatikan apakah orang-orang sekitar kita sudah membayar pajak yang sudah ada ketentuannya dalam UUD. Sebagai salah satu warga negara Indonesia kita diberi hak akan jaminan perlindungan hukum, mungkin beberapa dari kita sudah merasakan hak tersebut dengan baik. Padahal negara tersebut miskin akan sumberdaya alam. 5) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. 1. Diantara hak-hak tersebut, yang merupakan hak warga Negara dalam aspek hukum dan pemerintahan ditunjukan pada nomor .

Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor… Pernyataan yang benar itunjukan pada nomor . 12. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut! Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . 5. Kewajiban warga Negara Indonesia yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah . Tabel di atas mencoba memilahkan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warganegara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD tahun 1945. Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara, kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. 18. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal . 16. Hak warga Negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam UUD 1945 pasal . Jauh sebelum deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium, Indonesia telah menetapkan bahwa semua warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Selain itu, dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan pula bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di tingkat dunia, faktor pendidikan diyakini dapat mempengaruhi pembangunan suatu bangsa terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Faktor yang mempengaruhi subjektifitas itu antara lain : kesan penilai terhadap siswa. Begitu pentingnya faktor pendidikan tersebut, sehingga dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan menjadi salah satu variabel penentu. 17. Hak untuk mendapatkan pelayanan public secara baik merupakan salah satu contoh dari hak warga Negara dalam aspek . Ini berarti negara Republik Indonesia sejak awal telah berkomitmen untuk menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan status sosial, ras, etnis, agama, dan gender, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). 10. Tidak maumematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran indonesia dalam pergaulan internasional. injope tersebut ditempuh terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan benar-benar diperkenalkan sepenuhnya. Perlahan-lahan sikap/nilai-nilai luhur yang ditanamkan tersebut akan terinternalisasi ke dalam dirinya dan membentuk kesadaran sikap dan tindakan sampai usia dewasa. Secara lebih rinci Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 5 menyatakan, bahwa setiap anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Tokoh-tokoh pergerakan mulai memunculkan ide tentang pembentukan Fraksi Nasional di dalam volksraad. Sebab itu suara yang muncul dalam volksraad yang berasal dari golongan cooperatie itu sangat penting untuk mengetahui pemikiran-pemikiran bangsa Indonesia sejak sekitar tahun 1930 sampai 1942. Dalam masa dari tahun 1935 sampai 1942, partai-partai politik bangsa Indonesia menjalankan taktik-taktik parlementer yang moderat. Karena dalam aplikasinya, kedisiplinan sangat berguna sebagai tolak ukur mampu atau tidaknya seseorang dalam mentaati aturan yang sangat penting bagi stabilitas kegiatan belajar mengajar. Mengapa Pendidikan Penting Bagi Setiap Anak? Dalam lefrancois, 1986 mengemukakan anak diarkhan melalui kebutuhan untuk menjadikan dirinya .mengaktulisasikan dirinya dap roses dari aktualisasi adalah positif dan tertuju pada dirinya. Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban, lebih dari itu pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan berafiliasi tercermin dalam terwujudnya situasi bersahabat dengan orang lain. Supaya dapat terwujudnya hubungan antara warga negara dengan negara yang baik maka diperlukan beberapa peran. Karena fakta ini pulalah maka sudah semestinya pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua orang. Dengan demikian maka pendidikan SD mengemban dua fungsi, yakni fungsi pengembangan potensi peserta didik secara psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya. Keberhasilannya sebagai negara hukum-demokratis terletak pada: sejauh mana hukum yang dimilikinya baik, adil, dan pasti, dan sejauh mana hukum itu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan: keadilan, kebebasan dan solidaritas, sebagai tuntutan-tuntutan dasar dari wujud kehidupan yang adil dan selaras keluhuran martabat manusia.