1. Masalah manajemen pendidikan, khususnya pendidikan dasar, bukan hanya sekedar masalah yuridis tetapi lebih dari itu karena berkenaan dengan anak Indonesia yang justru akan memperoleh pendidikannya yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup bernegara. Berkenaan dengan pembelajaran (pendidikan dalam arti terbatas), pada dasarnya setiap kegiatan pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas RI No. jurnal pendidikan seluruh warga negara yang diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan maksimal, setiap masing-masing warga negara harus mengikuti pendidikan yang sudah di tentukan oleh pemerintah sampai batas minimal menerima pendidikan. Ketiga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk itu, setiap guru perlu memberikan materi dan menjelaskannya kepada anak-anak didiknya. Buku sumber perlu lebih dari satu kemudian ditambah buku-buku lain yang menunjang. Yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai buku rintisan yang paling berpengaruh, berisi garis besar metode pembelajaran yang sampai saat ini secara luas dipergunakan oleh para pendidik, dengan penekanan bahwa penyandang tunarungu mempunyai kapasitas belajar yang sama dengan mereka yang dapat mendengar. Memerhatikan pembuatan program oendidikan yang berkualitas, kondisi-kondisi yang mendukung suksesnya perencanaan pendidikan dan strategi-strategi penting dalam perencanaan pendidikan maka perlu disusun langkah-langkah perencanaan pendidikan.

Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Hoy dan Miskel (2001:1) dalam Ara Hidayat dan Imam Machali, menelusuri kajian organisasi dalam tiga pandangan, yaitu rasional, natural, dan open system. Ara Hidayat dan Imam Machali, “Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah”, Pustaka eduka, Bandung; 2010. Hal. 4. Mendeskripsikan tentang pendidikan dasar sembilan tahun dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Yang dimaksud dengan dasar adalah landasan tempat berpijak, atau sandaran dari pada dilakukannya suatu perbuatan. Namun kiranya dalam praktek pendidikan lembaga atau satuan pendidikan yang dulunya non profit sekarang menjadi profit, hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan jenis organisasi pendidikan dilihat dari segi tujuannya di atas, yang mana lembaga atau satuan pendidikan dalam fenomena yang ada pendidikan itu hanya diorientasikan menjadi alat untuk mencari keuntungan (lembaga profit), hal ini terbukti dengan adanya lembaga pendidikan yang berlomba-lomba untuk mencari uang layaknya perusahaan yang menjual jasa demi keuntungan (proyek) dan didirikannya lembaga sekolah unggulan dan sekolah internasional.

Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dalam dalam sebuah organisasi, tidak semata secara fisik melainkan melibatkan sosio-emosional individu-individunya dsehingga menjadi satu kesatuan dan lebih spesifik dimiliki oleh antar individu. Unsur-unsur tujuan pendidikan nasional: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dari beberapa pengertian yang tertera dia atas menunjukkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, dapat dilihat atau setidaknya mendengarkan kesaksian dari para sesepuh kita bagaimana proses pendidikan dijalankan oleh pemerintah. Jika dilihat secara sepintas mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata (persekolahan). Jika melihat tujuan pendidikan tersebut di atas maka setidaknya pendidikan dalam artian idealnya harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi secara formal yaitu menjadikan manusia sebagi insan khamil. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dalam pengalokasian DAU tidak menjadikan sektor pendidikan dasar sebagai prioritas.

Dalam hal Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, penggunaan Standar Kompetensi Lulusan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik ditentukan melalui asesmen yang dilakukan oleh ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah diterbitkan dengan pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 18 bulan ke-2 Kongzi Li tahun 479 sM. Berdasarkan UU No.20 tahun 2003, pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan jalur pendidikan yang sistematis, terstruktur, bertingkat dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Sedang pengorganisasian (organizing) merupakan proses pembentukan wadah/sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.